Kemenkum Bengkulu luncurkan QR Code inovatif untuk mempermudah akses dan pelayanan hukum, meningkatkan efisiensi dan transparansi bagi masyarakat setempat.
Read More
Komisi VII DPR Dorong Revisi Tata Niaga Baja untuk Lindungi Industri Lokal
Komisi VII DPR dorong perbaikan tata niaga baja untuk lindungi industri lokal, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri dalam negeri.
Read More
BPN Tegaskan Pentingnya Sertifikasi Tanah untuk Cegah Konflik Agraria
BPN tegaskan pentingnya sertifikasi tanah untuk mencegah konflik agraria, memastikan kepastian hak milik, dan meningkatkan keamanan investasi serta pembangunan berkelanjutan.
Read More
Kemenhub dan Pemkab Subang Sepakati Sinergi Pengelolaan Pelabuhan Patimban
Kemenhub dan Pemkab Subang sepakat bersinergi kelola Pelabuhan Patimban guna tingkatkan efisiensi dan daya saing, mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan…
Read More
Pupuk Indonesia Tingkatkan Efisiensi Gas melalui Revitalisasi Industri
Pupuk Indonesia revitalisasi industri untuk efisiensi konsumsi gas, mendukung keberlanjutan dan optimalisasi produksi, serta meningkatkan daya saing nasional.
Read More
Komitmen Zurich: Gerakan Tanam Mangrove di Enam Kota untuk Lingkungan
Zurich mendukung aksi lingkungan melalui gerakan tanam mangrove di enam kota, memperkuat upaya pelestarian ekosistem dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya…
Read More
Pemerintah Dukung Pengembangan Industri Kelapa Melalui Kopdes
Pemerintah siap mendukung pengembangan industri kelapa melalui Kopdes, memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing petani kelapa di Indonesia.
Read More
Anggota DPR Apresiasi Peran Menteri UMKM Kawal Dana KUR
Anggota DPR apresiasi langkah Menteri UMKM dalam mengawal penggunaan dana KUR, memastikan penyaluran tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan usaha kecil…
Read More
Mendagri Instruksikan Pemda Prioritaskan Penanganan TBC
Mendagri instruksikan pemda prioritaskan penanganan TBC guna meningkatkan efektivitas pengendalian penyakit menular di seluruh daerah.
Read More
DPR Batalkan Kewenangan BPIP sebagai Penyelenggara Negara dalam RUU
DPR membatalkan kewenangan BPIP dalam menilai penyelenggara negara di RUU, menimbulkan perhatian terkait pengaruh lembaga dan proses legislasi di Indonesia.
Read More
